Tugas Softskill Bahasa Indonesia 2 ke 4

ANALISIS PEREKONOMIAN INDONESIA

Krisis ekonomi yang dialami Indonesia tahun 1997, pada tahun 1998 telah  berkembang menjadi krisis multidimensi. Kondisi tersebut mengakibatkan adanya tuntutan kuat dari segenap lapisan masyarakat terhadap pemerintah untuk segera diadakan reformasi penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sejak itu, telah terjadi berbagai perubahan penting yang menjadi tonggak dimulainya era reformasi di bidang politik, hukum, ekonomi, dan birokrasi, yang dikenal sebagai reformasi gelombang pertama. Perubahan tersebut dilandasi oleh keinginan sebagian besar masyarakat untuk mewujudkan pemerintahan demokratis dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat yang didasarkan pada nilai-nilai dasar sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945.

Komitmen Indonesia untuk mencapai MDGs adalah mencerminkan komitmen Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya dan memberikan kontribusi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dunia. Karena itu, MDGs  merupakan acuan penting dalam penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional. Pemerintah Indonesia telah mengarus utamakan MDGs dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN2005-2025), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2005-2009 dan 2010-2014), Rencana Pembangunan Tahunan Nasional (RKP), serta dokumen Anggaran Pendapatandan Belanja Negara (APBN).

Pada tahun 2011, seluruh kementerian dan lembaga (K/L) serta pemerintah daerah (Pemda) ditargetkan telah memiliki komitmen dalam melaksanakan proses reformasi birokrasi. Pada tahun 2014 secara bertahap dan berkelanjutan, K/L dan Pemda telah memiliki kekuatan untuk memulai proses tersebut, sehingga pada tahun 2025, birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi dapat diwujudkan.

Sementara itu, pada pidato kenegaraan dalam rangka memperingati ulang tahun ke-64 Kemerdekaan RI di depan Sidang DPR RI tanggal 14 Agustus 2009, Presiden menegaskan kembali tekad pemerintah untuk melanjutkan misi sejarah bangsa Indonesia untuk lima tahun mendatang, yaitu melaksanakan  reformasi gelombang kedua, termasuk reformasi birokrasi. Reformasi gelombang kedua bertujuan untuk membebaskan Indonesia dari dampak dan ekor krisis yang terjadi sepuluh tahun yang lalu. Pada tahun 2025, Indonesia diharapkan berada pada fase yang benar-benar bergerak menuju negara maju.

Menteri PPN/Kepala Bappenas, Prof. Dr. Armida S. Alisjahbana, menyampaikan bahwa prospek ekonomi Indonesia pada tahun 2013-2014 akan lebih baik dari tahun 2012. Dalam kerangka ekonomi makro RPJMN 2010-2014, diupayakan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2014 dapat tumbuh mencapai 7 persen. Sementara hingga triwulan II tahun 2012, pertumbuhan ekonomi Indonesia sekitar 6 persen. Sementara itu, PDB per kapita pada tahun 2013 diharapkan mencapai USD 3.445 dan pada tahun 2014 ditargetkan akan naik lagi menjadi USD 3.811.                  

Target peningkatan PDB ini diharapkan dapat tercapai dengan menargetkan penurunan tingkat pengangguran menjadi 5-6 persen dan tingkat kemiskinan menjadi minimal 8-10 persen pada tahun 2014. Sampai dengan triwulan II tahun 2012, tingkat pengangguran 6,7-7,0 persen dan tingkat kemiskinannya di kisaran 10,5-11,5 persen. Tingkat kemiskinan nasional diharapkan dapat diturunkan lagi pada kisaran 9,5-10,5 persen pada tahun 2013.

Reformasi birokrasi merupakan upaya berkelanjutan yang setiap tahapannya memberikan perubahan atau perbaikan birokrasi ke arah yang lebih baik. Pada tahun 2014 diharapkan sudah berhasil mencapai penguatan dalam beberapa hal berikut:

• Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme;
• Kualitas pelayanan publik;
• Kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi;
• Profesionalisme SDM aparatur yang didukung oleh sistem rekrutmen dan promosi aparatur yang berbasis kompetensi, transparan, dan mampu mendorong mobilitas aparatur antardaerah, antarpusat, dan antara pusat dengan daerah, serta  memperoleh gaji dan bentuk jaminan kesejahteraan yang sepadan.

Pada tahun 2019, diharapkan dapat diwujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas korupsi, kolusi, serta nepotisme. Selain itu, diharapkan pula dapat diwujudkan pelayanan publik yang sesuai dengan harapan masyarakat, harapan bangsa Indonesia yang semakin maju dan mampu bersaing dalam dinamika global yang semakin ketat, kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi semakin baik, SDM aparatur semakin profesional, serta mind-set  dan  culture-set yang mencerminkan integritas dan kinerja semakin tinggi. Pada tahun 2025, diharapkan telah terwujud tata pemerintahan yang baik dengan birokrasi pemerintah yang profesional, berintegritas tinggi, dan menjadi pelayan masyarakat dan abdi negara. Adapun beberapa sasaran lima tahun yang akan dilakukan, seperti berikut:

• Sasaran lima tahun pertama (2010-2014). Sasaran reformasi birokrasi pada lima tahun pertama difokuskan pada penguatan birokrasi pemerintah dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, serta  meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.
• Sasaran lima tahun kedua (2015-2019). Selain implementasi hasil-hasil yang sudah dicapai pada lima tahun pertama, pada lima tahun kedua juga dilanjutkan upaya yang belum dicapai pada berbagai komponen strategis birokrasi pemerintah pada lima tahun pertama. 
• Sasaran lima tahun ketiga (2020-2024). Pada periode lima tahun ketiga, reformasi birokrasi dilakukan melalui peningkatan kapasitas birokrasi secara terus-menerus untuk menjadi pemerintahan kelas dunia sebagai kelanjutan dari reformasi birokrasi pada lima tahun kedua.

Pada tahun 2025, pencapaian sasaran-sasaran di atas secara bertahap, diharapkan telah menghasilkan  governance yang berkualitas. Semakin baik kualitas governance, semakin baik pula hasil pembangunan (development outcomes) yang ditandai dengan:

• Tidak ada korupsi;
• Tidak ada pelanggaran;
• APBN dan APBD  baik;
• Semua program selesai dengan baik;
• Semua perizinan selesai dengan cepat dan tepat;
• Komunikasi dengan publik baik;
• Penggunaan waktu (jam kerja) efektif dan produktif;
• Penerapan  reward dan punishment secara konsisten dan berkelanjutan; 
• Hasil pembangunan nyata (pro pertumbuhan, pro lapangan kerja, dan pro pengurangan kemiskinan; artinya, menciptakan lapangan pekerjaan, mengurangi kemiskinan, dan memperbaiki kesejahteraan rakyat).

ANALISIS PEREKONOMIAN INDONESIA PERIODE 2010-2014 DAN 2010-2025

NAMA                 : FITRI NUR AISYAH

NPM                    : 19210632

KELAS                  : 3EA13

MATA KULIAH   : PEREKONOMIAN INDONESIA

UNIVERSITAS GUNADARMA

2012-2013